DIALEKSIS.COM | Jakarta - Partai Buruh resmi menyerahkan permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

DIALEKSIS.COM | Nasional - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU). 

Perppu tersebut sekaligus menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pada konteks ketenagakerjaan, Perpu ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberikan pelindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha untuk menjawab tantangan perkembangan dinamika ketenagakerjaan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penerbitan Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) turut mengundang kontroversi. Kalangan buruh di Indonesia kompak menolak aturan pengganti undang-undang tersebut.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto menerima dokumen persetujuan substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sesuai arahan prioritas nasional di sekitar Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai DPR dan pemerintah telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengesahkan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), Selasa (24/5/2022).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh mendukung penuh upaya percepatan program Pembangunan Basis Data Tunggal koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM) yang telah dicanangkan pemerintah pusat sesuai dengan amanat UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, Helvizar Ibrahim, dalam keterangannya di Banda Aceh, Selasa (26/4/2022).

DIALEKSIS.COM | Nasional - Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa Pemerintah dan DPR RI menghormati, mematuhi, serta akan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya. Hal itu disampaikan Yasonna dalam orasi ilmiah memperingati Dies Natalis ke-68 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memang terdapat beberapa kontroversi. Pendapat itu diungkapkan Pakar Hukum Administrasi Negara Dr. Harsanto Nursadi pada kanal YouTube dkhairatTV, Sabtu (8/1/2022).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Presiden PKS, H. Ahmad Syaikhu mengatakan pemerintah obral fasilitas untuk pemodal tapi pajak rakyat dinaikkan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah bakal mengebut revisi UU Cipta Kerja yang diputuskan Mahkamah Konstitusi berstatus inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki paling lambat 2 tahun sejak keputusan.

Bahlil menyebut dalam rapat internal pemerintah yang dilakukan usai putusan MK, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberi arahan untuk mempercepat revisi guna memberi kepastian kepada investor.

Revisi UU Cipta Kerja Bakal Dikebut Awal 2022

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjanjikan perbaikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tak akan sampai dua tahun. Mahfud mengatakan bakal bekerja cepat untuk memperbaiki UU yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Akan lebih cepat dari dua tahun. Kan MK memberi waktu dua tahun, kita akan berusaha lebih cepat dari dua tahun, sehingga lebih mudah selesai," kata Mahfud dalam rekaman suara yang diterima, Senin (29/11/2021).  

Menko Polhukam Janji Perbaikan UU Cipta Kerja Tak Sampai 2 Tahun 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menyatakan akan memanfaatkan waktu dua tahun untuk memperbaiki Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Hal ini merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU tersebut.

"Pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK dimaksud melalui persiapan perbaikan undang-undang (uu) dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan MK lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers secara daring, Kamis (25/11).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Provinsi Aceh, M Nur, mengatakan keselamatan dan hak pekerja harus diperhatikan. Jika tidak ditindaklanjuti, maka bubarkan saja Dinas Tenaga Kerja/Kementerian Tenaga Kerja.